Sekretariat FTP INDONESIA
Jl. raya Penggilingan, Kp. Pisangan RT.005/011 no. 07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur - jakarta 13940 

email: ftp.indonesia@yahoo.com

 

Berita dan Informasi

PIMPINAN PERJALANANWISATA TERSERTIFIKASI KOMPETENSI*)
Tanggal Posting : Senin, 23 November 2015 | 13:35
Pengirim : Hasbi M. Hasyim **) - dibaca 1253 kali

Konon berlakunya Pasar Bebas Asean dijadwalkan pada 1 Januari 2015, dan kemudian diundur atau lebih tepatnya diberi tenggat waktu menjadi 31 Desember 2015. Alasan bergeser jadwal berlaku Pasar Bebas Asean tersebut yang populer dengan MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean) lebih didasarkan atas ketidak-siapan. Bisa jadi salah satumya adalah tidak-siapnya SDM,disamping tentunya perlukesiapan infrastruktur lain yang terkait guna mampu kompetisi pada  pasar dagang se-antero ASEAN yang akan terbuka tanpa sekat.

Ketidak-siapan SDM Indonesia dalam menghadapi MEA bukanlah kurangnya tenaga kerja yang terdidik. Bukan juga tenaga terampil yang jauh dari cukup. Pemegang Ijazah pendidikan formal mulai strata DIII dan S1 pun tersedia cukup banyak.  Lantas kesiapan SDM dengan kriteria apalagi yang masih kurang ? Jawabannya bahwa dalam kompetisi pasar kerja dalam MEA dipersyaratkan tenaga profesi tersertifikasi.

Memetakan kebutuhan SDM dalam kompetisi MEA bisa disebut diperlukannya tenaga profesi yang memenuhi kompetensi sesuai standar yang diakui bersama oleh MEA. Setiap jenis profesi apapun dilakukan uji kompetensi sesuai standar yang ditetapkan, dan jika kompeten maka berhak memegang sertifkasi profesi. Konsekuensi pasar bebas se-antero ASEAN, maka tidak bisa terhindarkan seumpamabanyak profesional perbankan dari Myanmar yang kompeten akan menduduki jabatan strategis pada bank lokal Indonesia. Tidak bisa dicegah  banyak tenaga terampil jasa konsutruksi asal Vietnamyang akan menyemut pada banyak proyek-proyek infrastruktur. Akan dijumpai banyak tenaga terampil keperawatan asal Philiphina yang mengisi rumah-rumah sakit Indonesia. Atau bukan tidak mungkin biro-biro perjalanan wisata  asal Thailand akan membuka outlet dan menawarkan produk-produk wisata muslim (moslem tour) tujuan Timur Tengah, China , Korea, Uzbekistan, bahkan Eropa.

Perusahaan-perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang ada di Indonesia begitu banyak. Masing-masing memberikan layanan dengan spefikasi dan focus berbeda. Ada yang focus keagenan tiket moda-moda tarnsportasi, tour domestik/luar negeri, organizer meeting & expo, secara terpisah atau secara terpadu. Untuk tour domestik/ luar negeri pun bisa dipisahkan atas tour-umum (leisure) dan tour-religi (keagamaan). Dari gambaran singkat tentang ranah usaha BPW setidaknya diperlukan 3 (tiga) profesi terampil yakni : Ticketing, Perancang Tour (Tour Planner), dan Pimpinan Perjalanan Wisata (Tour-Leader), disamping  profesi penata keuangan, profesi komputer perkantoran, profesi pemasaran dan lannya yang umum  diperlukan oleh suatu perusahaan.

Membatasi sesuai judul tulisan, lebih lanjut akan mengerucut pada hanya bahasan perlunya profesi Pimpinan Perjalanan Wisata ( Tour-Leader ).

Setelah terbitnya UU Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan  PP 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja di berbagai sektor industri semakin ditingkatkan.

BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang didukung oleh Pemerintah, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Lembaga Diklat Profesi  dan masyarakat di bidang ketenagakerjaan semakin berkembang  dalam meningkatkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di masing-masing sektor. Kemudian lebih spesifik dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 55/MEN/III/2009 telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) Sektor Pariwisata Bidang Pimpinan Perjalanan Wisata ( TOUR-LEADER ).

KEPMENAKER 55/2009 tersebut memberi gambaran dan pedoman yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga kerja profesi Pimpinan Perjalanan Wisata (Tour-Leader).Diuraikan bahwa seorang Tour-Leader dalam melaksanakan tugas pekerjaannya adalah membawa rombongan (group) untuk melakukan perjalanan wisata di dalam dan di luar negeri. Dan untuk memperoleh (tersedianya) Tour-Leader yang kompeten yakni mampu melakukan unjuk kerja yang sesuai standar kualifikasi maka perlu pembinaan SDM bidang Pimpinan Perjalanan Wisata ( Tour-Leader ) agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Pembinaan dimaksud adalah dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja, yakni proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI.

Selanjutnya dalam Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pengakuan kompetensi melalui sertifikasi adalah hak tenaga kerja yang telah kompeten.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mecakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sesuai dengan pedoman SKKNI bagi Tour-Leader harus memenuhi : 5 (lima) Kompetensi Umum, 14 (empat belas) Kompetensi Inti, dan 3 (tiga) Kompetensi Khusus/Pendukung.Oleh karenanya dapat dimaknai bahwa Sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, dengan demikian sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang setifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Berkenaan dengan Sertiikasi di Indonesia telah diwujudkanBadan Nasional Sertiikasi Profesi ( BNSP ). BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu : pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Ketua Umum Kadin Indonesia. Melalui alur proses demikian yakni pelatihan berbasis kompetensi inilah para profesi Tour-Leader seyogiyanya menginvestasikan waktu guna memperoleh sertifikasi.

Tugas pokok dan fungsi BNSP sebagai otoritas sertifikasi personel sesuai PP No. 23 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2004 utamanya pasal 4: Ayat 1) : Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ayat 2) : Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP. Dengan berdasar ketentuan ini para Tour-Leader dapat melakukan proses sertifikasi yang dilaksanakan LSP Pariwisata Terlisensi BNSP.

31 Desember 2015 tinggal menghitung hari. Menutup program kerja akhir tahun akan sangat berarti manakala BPW-BPW memberi ruang  terhadap peningkatan SDM, yang diantara pilihannya mementingkan Sertifikasi Pimpinan Perjalanan Wisata (Tour-Leader). Jika harus dilakukan secara bertahap, maka pada program kerja awal tahun 2016 Sertifikasi Tour-Leader layak menjadi prioritas.

Sertifikasi Kompetensi jelas akan mempengaruhi dan memberikan manfaat  baik terhadap pemegangnya ataupun perusahaan tempat kerja. Bagi Tenaga Profesi yang mempunyai sertifikat kompetensi : (1)Kredibilitas dan kepercayaan dirinya akan meningkat, (2)Mempunyai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui, (3) Mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki, (4) Dapat memenuhi persyaratan regulasi serta kompetensi lintas sektor dan lintas negara, (5) Jenjang karir dan promosi yang lebih baik, (b)Meningkatkan akses untuk berkembang dalam profesinya.Kemudian, Bagi Perusahaan / Tempat Kerja : (a)Produktivitas  meningkat, (b)Mengurangi kesalahan kerja, (c) Komitmen terhadap kualitas, (d) Memudahkan dalam penerimaan  karyawan, (e) Mempunyai karyawan yang berdaya saing, terampil  dan termotivasi

Pada akhirnya, dengan tersertifikasi tenaga profesi diantaranya Pimpinan Perjalan Wisata ( Tour-Leader ) akan membuahkan kesiapan Biro-biro Perjalan Wisata menyongsong berlakunya pasar dagang terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

*) Ditulis Khusus Diajukan Untuk Pemuatan Artikel seputar MEA pada HU Pikiran Rakyat Bandung

 

**)Dewan Pengawas Forum Travel Partner Indonesia

Baca Juga
 

Our Partner
ELAF Travel ELAF Travel
Royal Brunei Royal Brunei
Visitor
Flag Counter
 
Copyright © 2015 ftpindonesia.com All Rights Reserved
Web Development by YOGYAweb.com